PENGARUH DANA TRANSFER DANA DESA DAN PAD TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA BARAT

Penulis

  • Otong Suhyanto UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
  • Bambang Juanda IPB UNIVERSITY
  • Akhmad Fauzi IPB UNIVERSITY
  • Ernan Rustiadi IPB UNIVERSITY

DOI:

https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478

Kata Kunci:

IPM, dana transfer, data panel, fixed effect model

Abstrak

Indeks Pembangunan Manusia/IPM bisa mengambarkan kualitas sumberdaya manusia di suatu daerah. IPM menyatakan bagaimana sekelompok anggota masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan berupa pendidikan, standar hidup layak, dan kesehatan. Skor IPM Jawa Barat secara umum selalu memperlihatkan tren naik dari tahun ke tahun, tetapi skornya selalu di bawah dari rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis pengaruh pendapatan daerah berupa dana trasfer dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia/IPM, dan menganalisis dana transfer yang pengaruh totalnya paling tinggi terhadap IPM. Metode yang digunakan analisis regresi data panel model fixed effect, dengan terlebih dahulu data ditranforamasikan secara logaritma agar diperoleh nilai elastisitas. Berdasarkan hasil analisis diketahuid bahwa semua dana transfer berpengaruh terhadap peningkatan IPM, begitu juga dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah yang pengaruh totalnya paling besar terhadap IPM secara berurutan adalah DAU, PAD, dan DAK. Pemerintah daerah harus membelanjakan dana trasfer untuk kegiatan yang bersifat produktif serta harus menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Referensi

Anand S., dan Sen A. 2000. The Income Component of the Human Development Index. Journal of Human Development and Capabilities (1)1: 83–106.

Alwi W, Rayyan I, Nurfadilahi. 2018. Analisis Regresi Data Panel pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015. Jurnal MSA. 6(2): 1-15.

Arwati D, Hadiati N. 2013. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. SNKIT. Semarang: 498-507.

Asaju, Kayode. (2012). Human Capital Development and Poverty Alleviation in Ingeria: a Symbiotic Overview. Wukari: Federal University Wukari.

Barati, Izabella and Akos Szalai. 2000. Fiscal Decentralization in Hungary.Centre for Public Affairs Studies. Budapest University of Economic Sciences.

Bhakti, NA, Istiqomah, Suprapto. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan 18(4): 452 – 469.

[BPS Jabar, 2018] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2018. Pola tingkat kemiskinan dan variabel makroekonomi di kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Barat.

Chakravarty SR. 2003. A Generalized Human Development Index. Journal Review of Development Economics 7(1):99–114,

Deb Surajit. 2015. The Human Development Index and Its Methodological Refinements. Jounals Sagepub 45(1): 131-136

[DINKES Jabar, 2016] Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 2016. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Dissou, Y., S. Didic, T. Yakautsava. (2016). Government Spending on Education, Human Capital Accumulation, and Growth. Economic Modeling. 58: 9-21.

Fukuda-Parr, S. 2003. The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen’s Ideas on Capabilities. Feminist Economics 9(2–3): 301–317.

Gupta, Sanjeev dan Benedict Clement. 1998. Public Spending on Human Development. Finance & Development. Vol 35(3).

Harahap RU. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Provinsi Sumatra Utara. Jurnal Riset Akuntasi dan Bisnis 11(1): 47-58.

Herrero C, Martinez R, and Villar A. 2012. A Newer Human Development Index. Journal of Human Development and Capabilities 13(2): 247-268.

Herwanti, T, Irwan M. 2013. Kualita Sumberdaya Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam di Nusa Tenggara Barat. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan 17(2): 131 – 154.

Hidayat, I. Rosidi. Erwin Saraswati 2012. Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Kinerja Pendidikan denga Good Governance sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntasi Multiparadigma 3(2). 171-184

Juanda B. 2009. Ekonometrika: Permodelan dan Pendugaan. IPB Press. Bogor (ID)

Juanda B, Suratman E, Handra H. 2017. the Fiscal transfer effect on regional inequality. the 6th IRSA International Institute, Manado, 17-18 Juli 2017.

Kahang M. Muhammad S. Rachmad BS. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 18(2): 130-140.

Katos KK dan Bambang SS. 2017. The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia.

Litvack, J. and Jessica Seddon. 1999. "Decentralization Briefing Notes.". Washington, DC: World Bank.

Maulidia OA, Soelistyo A, Arifin Z. 2018. Pengaruh Pendapatan Asle Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regionak Bruto (PDRB) Kabupten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi 2(1): 53 – 62

Mawarni, Darwanis. Abdullah S. 2013. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala 2(2): 80-90.

Meylina Astri M, Nikensari SI, Kuncara W. 2013. Pengaruh Pengeluaran pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB) 1(1): hal 77-102

Meutuah SM, Yasin H, Maruddani DA. 2017. Pemodelan Fixed Effect Geographically Weighted Panel Regression untuk Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Jurnal Gaussian 6(2): 241-250.

Nasir MS. 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 2(1): 30-45.

[PMK 2017] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Rajkumar, AS. And V. Swaroop. 2008. Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter?. Journal of Development Economics 86(1): 91-111.

Ratnasari GT, Wibisono S, Hanim A. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Karesidenan Besuki. Jurnal Ekuilibrium. vol. 3(2): p. 45-53

Samuelson PA. 1958. Aspects of Public Expenditure Theories. The Review of Economics and Statistics. 40(4): 332-338.

Setiawan, GBK danDewa Nyoman Budiana. 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Imdeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud 4 (10): 1276-1303.

Setiawan MI. 2018. Evaluasi Penggunaan Dana Transfer Khusus Bidang Kesehatan dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan. Jurnal Defis 3(3): hal 21-29.

Shah A.1991.The New Fiscal Federalism in Brazil. World Bank. Washington DC.

______. (2007). A Practitioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. In R. Boadway and A. Shah (eds.), Intergovernmental Fiscal Transfers (pp.1-53). The World Bank. Washington D.C.

Suryana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis 9(2): 67-73

Todaro MP. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Munandar H, penerjemah. Sumiharti Y, editor. Terjemahan dari Economic Development. Ed ke-7. Penerbit Erlangga. Jakarta.

UNDP. 2019. Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. United Nations Development Programme (UNDP). New York, NY 10017 USA.

[UU 2014] Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

##submission.downloads##

Diterbitkan

2020-11-12

Terbitan

Bagian

Artikel