KAJIAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002
DOI:
https://doi.org/10.24034/j25485024.y2005.v9.i1.333Keywords:
implementasi, sistem akuntansi keuangan daerah, kepmendagri nomor 29 tahun 2002Abstract
Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi penerapan Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah apakah telah dijalankan sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, serta memberikan masukan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah maupun Pimpinan Satuan Kerja tentang hal-hal dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan agar Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan dapat dilakukan secara utuh, benar dan konsisten.Tahapan metode penelitian yang dilaksanakan meliputi; survey pendahuluan dengan tujuan mengenali obyek penelitian, prosedur dan sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 sehingga mendapatkan gambaran umum daerah yang diteliti; survey lapangan dilakukan setelah studi kepustakaan dan merupakan lanjutan dari survey pendahuluan, dalam melakukan survey lapangan peneliti mencari dan mendapatkan data secara langsung dari pemerintah daerah. Pengolahan data dilakukan dengan teknik penjodohan atau membandingkan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 mengenai Sistem Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan implementasinya. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan kegiatan studi dan rekomendasi. Objek penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang, Lamongan, dan Kota Surabaya belum sepenuhnya melaksanakan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Terdapat banyak kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan penganggaran dan akuntansi sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Namun dapat dilihat bahwa telah ada niat dan usaha untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan batas kemampuan pemerintah daerah. Masalah yang dihadapi tidak sepenuhnya berasal dari internal pemerintah daerah. Untuk itu baik pemerintah daerah yang diteliti maupun pemerintah propinsi sebagai pembina, perlu untuk segera mencari jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Kerja sama antar pemerintah daerah dan pusat hendaknya lebih ditingkatkan lagi.
References
Anwar, Shah. 1998. Balance, Accountability, and Responsiveness: Lessons about Decentralization. World Bank Washington DC. USA.
Azfar, Omar; Satu Kähkönen; Anthony Lanyi; Patrick Meagher; and Diana. 1999 Rutherford, “Decentralization, Governance and Public Services – The Impact of Institutional Arrangements”. IRIS Center. University of Maryland. College Park.
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Juni 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002. dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah Dirjen Otonomi Daerah.
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1981. Manual Administrasi Keuangan Daerah. diperbanyak oleh Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Timur.
Edward III, George. 2003. Implemeting Public Policy Congretional Quatery. INC N.W, Washinton DC.
Executive Office of the President Office of Management and Budget.1995. Statement of Federal Financial Accounting Standards Number 4 "Managerial Cost Accounting Concepts and Standards for the Federal Government".
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta.
Mercer, John. 2002. Performance Budgeting for Federal Agencies: A Framework. AMS.
Muhamad, Syukur Abdulah. 1988. Studi Implementasi Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi, dalam laporan Temu Kaji Posisi.
OECD. 2001. Managing Public Expenditure – A Reference Book for transition Countries.
OECD. 2001. OECD Best Practices For Budget Transparency.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2003. Buku Penegasan Tugas dan Petujuk Kerja.
Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Sabeni, Arifin & Imam Ghozali. 1977. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan Edisi Keempat. BPFE. Yogyakarta.
Schaeffer, Michael. 2000. Municipal Budgeting. World Bank.
Sugijanto, Robert; Gunadi H dan Sonny Loho. 1995. Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non-Laba. PPA FE-UNIBRAW. Malang.
Tassonyi, Almos. 2002. Municipal Budgeting. Canadian Tax Journal Vol. 50 No.1.
The Public Sector Management Office of Western Australia. 1997. Preparing Performance Indicators - A Practical Guide.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Usman, Syaikhu. Regional autonomy in indonesia: Field experiences and Emerging Challenges. A Paper Prepared for The7th PRSCO Summer
Institute/The 4th IRSA International Conference. June 2002. “Decentralization, Natural Resources, and Regional Development in the Pacific Rim” Bali. 20-21.
World Bank. 1998. Public Expenditure Management Handbook. Washington DC.
Tassonyi, Almos. Municipal Budgeting. Canadian Tax Journal Vol. 50 No. 1.
