CAPACITY BUILDING BIDANG PENGAMATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Triyonowati Triyonowati

Sari

Memasuki era global pada milinium ketiga ini, dimana batas-batas antar negara semakin tipis, kota-kota di Indonesia dihadapkan pada kota-kota dunia. Kondisi ini membuka berbagai peluang pengembangan investasi yang akan semakin memacu pertumbuhan kota. Disisi lain, untuk mampu bersaing di forum global dituntut ketersedianya prasarana dan sarana, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia yang kuat sesuai dengan standar internasional/global, serta didukung pemerintah yang handal.

Kota-kota sebagai pusat berlangsungnya proses produksi memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya leading industries seperti perdagangan, perbankan, jasa, dan berbagai inovasi produksi lainnya. Dengan skala global, kota-kota menjadi bagian dari jaringan kegiatan produksi.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, perkembangan perkotaan di Indonesia disisi lain mengalami berbagai permasalahan internal kota seperti pendanaan, pola spasial dengan berkembangnya kawasan-kawasan budidaya perkotaan yang mengkonversi lahan pertanian, migrasi penduduk desa-kota, serta ketidak siapan infrastruktur pendudkung yang mengakibatkan menurunnya kwalitas lingkungan. Untuk mengatasi perbagai persoalan intern dan mensiasati memenangkan persaingan global tersebut antara lain diperlukan Capacity Building.      

Kata Kunci

Capacity Building; SPJM; PIPP; P3RT; PPIRT; Corporate Plan; Otda

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Pedoman Umum Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan, SE Mendagri No. 650/989/IV/Bangda, tanggal 5 Juni 2000, Direktoral Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentangKewenangan Pemerintah Pusat dan Pemrintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Subagyo dkk, 1997, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, edisi pertama, penerbit STIE YPKN

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit BP. Panca Usaha – Jakarta 1999

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Penerbit BP. Panca Usaha – Jakarta 1999

UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Wiston J. Fred and Thomas E. Copeland, 1995, Manajemen Keuangan, Edisi Kesembil;an (terjemahan), Jakarta.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.